Gemasaba Gelar Pembahasan Penyelenggaraan Pemilu



Kabarmaspul-Guna menjaring aspirasi dari masyarakat terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu, Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Sulsel menggelar Round Table Discussion Idea dengan tema “menata masa depan sistem pemilu menuju konsolidasi demokrasi”.


Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, penyeleggara pemilu, akademisi, penggiat dan pemantau pemilu, aktivis, mahasiswa dan, masyarakat umum di salah satu warkop di Jalan Bolevard, Makassar, Kamis, (3/11/2016).
Gemasaba sengaja menghelat agenda tersebut untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dalam memberi masukan pada pemeritah terkait RUU penyelengaraan Pemilu yang saat ini dibahas di DPR RI.

“Akan banyak masukan yang dapat dihimpun dalam diskusi yang dilakukan ini. Banyak bahan dan data, sehingga fungsi kontrol masyarakat dapat dioptimalikan dalam pembuatan produk hukum negara,” kata Ahmad Arfah, Ketua Gemasaba Sulsel.

Gemasaba menilai, pelaksanaan pemilihan umum sering menjumpai kendala dari peraturan-peraturan yang berlaku. Pemerintah pun diminta segera memastikan dan mengambil keputusan mengenai sistem Pemilu apa yang akan dipilih.
“Beberapa isu krusial dalam draft RUU penyelenggaraan Pemilu telah dikirim ke DPR seperti sistem “proporsional terbuka terbatas” mengundang polemik,” tambah Arfah.
Selanjutnya, terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Poin ini tidak berubah, meski sejumlah pParpol yang menghendaki kenaikan persentase ambang batas. Salah satunya PKB yang menghendaki kenaikan minimal diangka 5 persen.


Untuk itu, dalam menggodok RUU penyelenggaraan Pemilu, mesti dipertimbangkan banyak aspek, diantaranya terkait dengan sistem ketatanegaraan dan konsolidasi demokrasi. Apalagi draft RUU penyelenggaraan Pemilu memiliki ratusan pasal, tentu pembahasannya tidak boleh serampangan.
“Kita mendorong agar terjadi konsultasi publik terkait RUU ini,” jelas aktivis PMII ini. (Wan)


BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar