Guru SMA/SMK Dialihkan Ke Provinsi,H.A.Mustaman:Bagaimana Nasib Guru Honornya?


Kabarmaspul-Pengalihan kepengurusan pendidikan menengah dari kabupaten dan kota ke provinsi yang ditetapkan pemerintah menjadi kabar baik bagi guru. Namun, bagaimana nasib para guru honorer yang mengajar berdasarkan surat keputusan Bupati dan Walikota, apakah akan diberhentikan, lalu bagaimana pemerintah menjawab hal tersebut?
Hal ini disampaikan Ketua Yayasan Bhakti Bumi Persada yang membina STIE Wira Bhakti Makassar, HA Mustaman, Selasa (22/11/2016). Kata dia, apa pun aturannya, pemerintah tak boleh mengorbankan mereka yang telah mengabdi dalam dunia pendidikan.
“Pemerintah provinsi harus berfikir agar para honorer bisa mendapatkan upah yang layak. Honor mengajar mereka yang selama ini sangat memprihatinkan, dipastikan bakal berkurang lagi dengan dihapusnya bantuan hibah dari Pemkot atau Pemda,” ujarnya.
Dosen ilmu sosial dan politik ini menegaskan, saat ini jumlah PNS di Pemprov Sulsel mencapai angka 12 ribu orang. Jumlah tersebut menyerap anggaran mencapai Rp2 triliun. Sedangkan jumlah guru SMA sederajat mencapai lima ribu orang. Sehingga, Pemprov Sulsel membutuhkan tambahan anggaran lebih besar lagi.
Sebelumnya, Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel, Anwar Sadat Abdul Malik mengungkapkan, kekurangan anggaran di Pemprov Sulsel saat ini diakibatkan perpindahan wewenang tanggungan gaji guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.
“Sebelumnya Pemprov menanggung gaji guru itu mencukupi, tetapi sekarang gaji guru SMA/SMK ditingkat kabupaten dan kota sudah menjadi tanggungan Pemprov Sulsel,” ungkapnya.
Politisi PKB ini menjelaskan, sebelumnya Pemprov hanya menanggung sekitar 12 ribu pegawai, setelah perpindahan wewenang tersebut, jumlah pegawai yang ditanggung oleh pemprov bertambah menjadi 17 ribu orang.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, A Yakin Padjalangi mengatakan, DAU Pemprov Sulsel 2017 mengalami kekurangan sebesar Rp 700 miliar. (Wan)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar