APIC Minta Gubernur SulSel Contohi Jogyakarta Soal Kepemilikan Tanah Penduduk Non Pribumi


Kabarmaspul-Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Islam Celebes (APIC) menghimbau Gubernur Sulsel agar mengeluarkan peraturan daerah (Perda) terkait pelarangan Warga Negara Indonesia (WNI) non pribumi memiliki tanah di Sulawesi Selatan.
Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Sulsel, Ryan Latief mengatakan, Sulsel harus mencontoh DIY Jogyakarta yang melarang WNI Non Pribumi memiliki tanah di daerah tersebut.
Hal ini, kata Ryan, perlu dilakukan agar ada pemerataan hak antara warga pribumi dan non pribumi.
“Kalau tidak dibuatkan Perda, tanah-tanah strategis di Sulsel akan dikuasai WNI keturunan yang kuat secara ekonomi,” ungkapnya dihadapan para media, Senin (12/12/1016).
Selain itu, lanjut Ryan, Perda ini juga sebagai bentuk antisipasi agar masyarakat pribumi tidak tergusur oleh kepentingan kapitalis.
“Masyarakat harus berdaulat ditanah sendiri, kalau tanah sudah dibeli WNI non pribumi yang sebagian besar adalah kapitalis, maka otomatis warga pribumi akan tergusur,” jelasnya.
Ryan menambahkan, tidak masalah warga non pribumi memiliki tanah, hanya saja status kepemilikan tanah tersebut sebatas hak guna bangunan (HGB).
“Warga non pribumi boleh memiliki tanah, tapi statusnya HGB diatas tanah negara, bukan sertifikat hak milik (SHM),” terangnya. (Wan)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar