Bappenas: Jumlah Kemiskinan Di Indonesia Berkurang

Bappenas: Jumlah Kemiskinan Di Indonesia Berkurang

Kabarmaspul.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada semester I 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28.592 ribu jiwa. Pada semester I tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 28.005 ribu jiwa.
“Hal ini menunjukkan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan,” kata Rudy S. Prawiradinata, staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS di sela acara konferensi pers Akuntabilitas Sosial Mendukung Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat, di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2016.
Rudy menjelaskan, saat ini Bappenas bersama Program Suara dan Aksi Warga berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pendekatan Akuntabilitas Sosial. “Pendekatan Akuntabilitas Sosial merupakan strategi Bappenas untuk mengurangi kemiskinan di jangka panjang,”ujar dia.
Pendekatan akuntabilitas sosial ini, kata Rudy, cukup membantu pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Adapun kriteria kemiskinan menurut Bappenas adalah ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. “Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin,” kata Rudy.
Selain itu, Rudy menambahkan, dalam jangka panjang pemerintah berkomitmen untuk dapat menerapkan pendekatan sosial ini dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang lebih luas, seperti sektor kesehatan, pendidikan, identitas hukum, sanitasi, air bersih, dan perlindungan sosial. Untuk tujuan ini, peran kecamatan serta fasilitator di pedesaan dan di perkotaan perlu dioptimalkan untuk memfasilitasi penerapan akuntabilitas sosial ini.
“Memang untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, itu tidaklah mudah, dibutuhkan peranan dari instansi-instansi lainnya,”ujarnya.(Syaiful)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar