Parkir Berbayar Ditolak Mahasiswa UIN Samata


Kabarmaspul - Kebijakan parkir berbayar yang akan diberlakukan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, mendapat kecaman dan penolakan dari mahasiswa.
Parahnya, kebijakan tersebut terkesan tebang pilih, tidak berlaku untuk seluruh civitas akademik yang ada dilingkungan UIN Alauddin.
Seperti yang ungkapkan ketua P2B UIN, Drs. Syamsul Qamar, M.Th I, saat melakukan sosialisasi rencana pengelolaan parkir bersama PT Auto Parking.
Syamsul mengatakan, setiap Ketua Lembaga, baik UKM, SEMA, DEMA, dan HMJ, Serta Satuan pengamanan (Satpam) tidak akan dikenakan biaya parkir.
Peryataan itu disikapi ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa, Wamil Nur. Kata dia, keistimewaan yang didapatkan lembaga kemahasiswaan merupakan bentuk diskriminasi kepada mahasiswa yang tidak berkecimpung di lembaga intra kampus.
“Kami curiga, pihak kampus sengaja meredam gerakan penolakan yang awalnya dikonsolidasikan ketua-ketua lembaga, serta berpotensi menciptakan sekat mahasiswa pada umumnya dengan elit, sehingga menimbulkan konflik diantara mahasiswa,” kata Wamil Nur kepada kabarmaspul.com, Jumat, (9/12/2016).
Menurut wamil, kebijakan parkir berbayar merupakan bentuk komersialisasi perguruan tinggi serta memberatkan mahasiswa. “Penyediaan fasilitas parkir dan keamanan bagi kendaraan bermotor harusnya menjadi tanggung jawab kampus,” jelas Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UIN itu.
Wamil berharap, lembaga kemahasiswaan sejajaran UIN Alauddin tetap konsisten menolak kebijakan tersebut, meskipun diberi keistimewaan.


“Jika terjadi kesepakatan antara pihak kampus dan elit mahasiswa. Tidak ada jalan lain selain menyuarakan pembubaran lembaga kemahasiswaan karena tidak lagi efektif menyuarakan aspirasi mahasiswa,” tegas Wamil Nur. (Wan)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar