Jebakan Batman Dalam Kasus Ahok

Ahok

Kabarmaspul.com- Sidang kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur Propinsi DKI Jakarta untuk Pilkada 2017 Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok akan dilanjutkan pada pokok perkaranya.  Dalam sidang di PN Jakarta Utara, Selasa (27/12), Majelis Hakim yang diketuai oleh Dwiarso Busi Santiarto, pada putusan selanya memutuskan menolak seluruh eksepsi Ahok dan tim penasehat hukumnya.  Dengan demikian sidang akan berlanjut, rencananya akan dilanjutkan pada Selasa, 3 Januari 2017.
Poin penting dalam putusan sela di atas adalah Majelis Hakim menolak eksepsi Ahok yang menyatakan bahwa proses hukum yang terjadi atas dirinya karena adanya tekanan massa.  Menurut Majelis Hakim, kasus ini bebas dari tekanan massa.  Artinya kasus ini murni dugaan pelanggaran hukum, bukan kasus yang dipaksakan karena adanya tekanan ummat Islam yang marah atau kasus yang sama sekali tidak memiliki dimensi politis.  Selagi masih tetap berpijak pada kata “dugaan penistaan agama”, maka sah-sah saja hakim berpendapat demikian.   Karena kasus ini sangat sensitif dan bisa berdampak luas memang seharusnya dilanjutkan pada pokok persoalannya.  Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam kelanjutan sidang nantinya, yakni: keamanan sidang, para saksi ahli, kemandirian hakim dalam mengambil keputusan.
Sidang kelanjutannya mungkin akan berlangsung lama, menyita banyak waktu dan tenaga, dan mungkin akan diwarnai oleh suasana panas antara massa yang pro dan yang kontra dengan Ahok sebagai Cagub DKI 2017.  Sedikit banyak kasus ini akan mewarnai suasana kampanye, dan mungkin juga akan mempengaruhi hasilnya secara keseluruhan. Majelis Hakim harus cermat membaca situasi, suasana pengadilan yang kondusif dan bebas dari tekanan kelompok-kelompok tertentu yang ingin memaksakan kehendak bahwa Ahok “harus dinyatakan bersalah” atau sebaliknya harus tercipta, agar pengadilan ini berlangsung secara fair, adil, dan jujur. Maka keamanan sidang hal yang harus dipikirkan dengan matang, jangan sampai gara-gara kekurang-pekaan Majelis Hakim lantas muncul masalah baru, yakni keributan yang berlatar-belakang SARA.
Kehadiran para saksi ahli yang terkait dengan pokok persoalan dan serta situasi dan kondisi yang melatar belakanginya  mutlak diperlukan.  Majelis Hakim tidak boleh gegabah menganggap bahwa kasus ini hanya pelanggaran hukum biasa, seperti peradilan kasus-kasus serupa yang terjadi sebelumnya.  Kasus ini tidak boleh mengabaikan fakta bahwa kemarahan ummat Islam muncul dan merebak luas karena adanya provokasi, pemutar-balikan fakta yang sesungguhnya tentang isi pidato Ahok, dan munculnya ujar-ujaran kebencian yang bertubi-tubi menghantam Ahok, jauh sebelum Ahok berpidato di Kepulauan Seribu itu.
Para saksi ahli yang dihadirkan harus relevan dengan pokok persoalan dan akar masalahnya, bukan hanya para Ulama. Para ahli komunikasi massa, dan ahli Hukum Tata Negara juga harus dimintai pendapatnya atas kasus ini karena mengingat dampak politisnya, dan sangat terkait dengan persoalan kemajemukan, keberagaman, dan sikap toleransi beragama di Indonesia.  Terkait juga dengan isu-isu atau stigma negatif tentang siapa yang boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi calon Gubernur DKI Jakarta atau calon Presiden RI di masa-masa mendatang. Jangan sampai Majelis Hakim gegabah mengambil keputusan yang justru menohok prinsip “persamaan hak dan kewajiban” bagi setiap warga negara Indonesia.  Sekiranya Majelis Hakim cenderung berpendapat bahwa kasus ini sama sekali tidak terkait dengan situasi dan kondisi yang melatar-belakangi munculnya masalah, tolong jelaskan secara jelas dan tegas alasan-alasan logisnya yang diperkuat oleh pendapat para ahli. Jangan sampai Majelis Hakim masuk ke dalam jebakan Batman para radikalis yang menginginkan adanya  benturan antar agama di Indonesia, atau benturan antara agama versus konsep NKRI.
Majelis Hakim harus betul-betul mandiri atas kasus ini. Tekanan pasti muncul dari sana-sini.  Pada satu sisi ada kekuatan partai-partai pengusung Ahok dan relawan pendukungnya, pada sisi lain ada tekanan dari koalisi parpol “asal bukan Ahok” yang berkolaborasi dengan para pendukung Fatwa MUI berkenaan dengan kasus dugaan penistaan agama ini. Pertaruhannya adalah Panca Sila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD’45. Negara wajib menjaga fondasi di mana ia berdiri, wajib menjaga kemajemukan, keberagaman, dan sikap toleransi guna mencegah munculnya konflik SARA dalam proses demokrasi di Indonesia. Negara harus tegas terhadap para pemain isu SARA, dan pada sisi lain negara juga harus mampu melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban permainan isu SARA. Di tangan Majelis Hakim semua itu tergantung. Apakah Majelis Hakim akan mampu berlaku jujur atas suara hati nuraninya sendiri? Semoga begitu, dengan  demikian kita berharap bangsa Indonesia dapat terhindar dari bencana yang lebih besar.(Syaiful/Wan)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar