PPB Partai Baru Yang Siap Menjadi Partai Solusi Pemcah Masalah NKRI

H.Egi Sudjana,SH


Kabarmaspul.com-'Ketua Umum PPB (Partai pemersatu Bangsa) H Egi Sudjana SH menegaskan Rakornas baru saja diselenggarakan PPB di Jiexpo Kemayoran Jakarta dihadiri 34 propinsi pengurus DPW seluruh Indonesia, kordinasi intern Partai terus dilakukan target 2 tahun kedepan PPB lolos Verifikasi Partai, bisa ikut pemilu dan masuk 5 besar Partai, juga akan mencalonkan diri menjadi Capres mendatang.

Sesuai perkembangan waktu ditanyakan Egi Partai mana yang bersih dari korupsi hampir semua partai besar terindikasi korupsi, saatnya PPB hadir dalam dunia kancah perpolitikan mengusung bahwa hadirnya PPB ikut serta membangun tanah air dengan Visi misi jelas " Indonesia bertakwa" PPB partai terbuka bukan hanya mengusung Islam tetapi terbuka dengan agama lain, untuk masalah agama "Lakum Dinukum Waliyadin".

Kerja keras terus dilakukan , jangka pendeknya adalah karena wadah Advokasi, Dibentuknya "Arun" Advokasi seluruh Nusantara, bekerja sama dengan DPC dan Ranting PPB, jangka panjang Menginveristasi SDA, Ironis SDA kita kaya tetapi SDA dikuasai Asing hal ini gagal paham, seharusnya sesuai pasal 33, asal kita ketahui kita hanya memperoleh SDA cuma 1% sisanya asing yang menguasai,"seharusnya SDA untuk rakyat bukan untuk asing negara kaya tapi rakyatnya miskin inilah Indonesia" tegas Egi.

System pemerintahan saat ini hanya memikirkan pribadi, kelompok dan golongan, banyak korupsi andai pemimpin mengerti fungsinya berjalan sebagaimana mestinya maka rakyat akan hidup layak dan sejahtera, makanya Karena Ridho Allah PPB hadir untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat dan pembenahan negara , jelas negara dan rakyat mau dibawa kemana.

Pasal 421 KUHP akan disoroti PPB berkaitan dengan penyalah gunaan jabatan, apabila pejabat yang menyalahkan gunakan Jabatan hukuman 2 tahun 8 bulan, ini harus diterapkann PPB akan mengawal agar law Enforcement berjalan sebagaimana mestinya, juga "penerapan pembuktian terbalik Tindak Pidana korupsi akan diusung, karena Korupsi merupakan Ekstra Ordinary Crimes (Kejahatan luar biasa), karena membuat negara miskin dan rakyat sengsara, pelakunya harus dapat efek jera yang sesuai dan waktunya diterapkan.

Penerapan pembuktian terbalik Tindak Pidana Korupsi efektif bisa dilihat apabila sesorang memiliki harta tidak sesuai dengan gaji dan jabatan tetapi hartanya melebihi hasil yang didapat pasti korupsi, kecuali dari warisan dan siapapun yang korupsi akan terselesaikan apabila penerapan pembuktian terbalik Tindak Pidana korupsi dapat diterapkan, dan DPR yang selama ini membuat UU harus berani menerapkan "Pembuktian Terbalik Tipikor" efektif dan cepat dalam memberantas Tipikor.

Dimulai dari pejabat yang korupsi , akan dibuat Terali besi di loby dimana dia melakukan korupsi , biar mereka yang berkunjung ke tempat itu melihat, wajah pelaku koruptor, sabtu dan minggu wajah koruptor tersebut akan digiring di Monas rakyat biar tahu inilah virus yang memiskinkan negara, mereka tentunya akan berfikir seribu kali untuk melakukan Tipikor, Kemiskinan struktural harus disudahi dan rakyat harus hidup layak, sejahtera sebagaimana mestinya

Gerakan Populisme juga akan dilakukan PPB (benci pada kemunafikan), seyogyanya politik itu untuk mencerdaskan rakyat juga mengkayakan rakyat, pola pikir rakyat harus dirubah, saat ini kita lihat Politik justru menjadikan rakyat sebagai subjek saat pemilu setelah pemilu rakyat terlupak kembali menjadi objek penderita menanggung pemimpin yang koruptor.

Harapannya untuk KPU biarkan partai baru Hadir dalam perpolitikan Indonesia, untuk menciptakan Negara yang berkeadialan pro rakyat, bukan memberatkan rakyat dengan berbagai pajak, subsidi adalah hak rakyat, karena yang diusung adalah Indonesia bertakwa maka siapapun yang berkhianat di Partai akan dipecat secara tidak hormat dari PPB, Untuk KPU sudahi juga acara suap menyuap untuk meloloskan partai tertentu, dari tradisi suap menyuap inilah budaya korupsi tumbuh subur di Negara ini, jadi kalau Partai itu memiliki
Visi dan misi yang jelas membangun negara , kenapa harus dipersulit untuk lolos verifikasi, saatnya KPU menentukan dan menghormati niat baik Partai Baru untuk membangun NKRI yang lebih baik dari hari kemarin dan meninggalkan budaya transaksional.(Syaiful/Kiki)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar