Faktor Inikah Penyebab Banyaknya Korupsi Di Kementrian Agama?

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid

Kabarmaspul com- Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid memberi sejumlah catatan terkait laporan keuangan penyelenggara haji yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal  (Direjen) Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) 1437 H/2016 lalu.
Menurut Sodik dalam pengelolaan keuangan ibadah haji sejatinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yakni prinsip syariah, kehati-hatian, nilai manfaat, transparan dan akuntabel.
“Setelah kita lihat, ada beberapa catatan penting dari laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Yakni karena error system pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yang ada dalam laporan keuangan itu sehingga sangat mengganggu perhitungan keuangan haji tahun lalu,” jelas Sodik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (07/02/2017) kemarin.
Politisi Partai Gerindra itu mempertanyakan, kenapa sistem penghitungan dan pendataan laporan keuangan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu eror di Kementerian Agama. Padahal, sistem tersebut bisa dibenahi sesegera mungkin agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita menyayangkan saja, kok rusak tapi tidak diperbaiki segera. Sistem itu kalau error system Siskohat, seharusnya segeri diperbaiki, jangan dibiarkan berlama-lama tak dibenahi. Anehnya lagi, dari Kementerian Agama, mereka tidak memberi keterangan dengan baik. Saat kita di Komisi VIII menanyakan hal ini, kok kenapa bertahun-tahun terus saja terulang. Ini kan sangat mempengaruhi pelaporan keuangan haji di Indonesia,” jelasnya.
Alumni aktivis HMI dan PII ini sangat khawatir, jika eror system Sikohat terus terjadi disebabkan karena faktor kesengajaan manusia. Apalagi Siskohat sangat berpengaruh dalam penerimaan keuangan penyelenggara haji di Indonesia.
“Ini yang ditindaklanjuti dengan menanyakan pada pengelola sistem Siskohat ini. Karena ketika ada masalah pada Siskohat, tidak hanya mengganggu hak calon haji untuk berangkat ke tanah suci, tapi juga berpenaruh pada angka-angka keuangan yang masuk,” ujarnya.
“Jika dilihat dari indikasinya, sepertinya ada pemain pada Siskohat sehingga teknikal error ini tidak pernah bisa diatasi oleh mereka.  Ya, indikasinya, saat ditanya, mereka tidak bisa memberi penjelasan secara logis, kenapa error sistem Siskohat terus terjadi berluang-ulang kali. Sepertinya ada pemain,” sambungnya.
“Komisi VIII memberi rekomendasikan, di mana pengelolaan keuangan haji yang tidak dalam bentuk syariah, sebaiknya dikelola dengan sistem manajemen keuangan syariah. Baik pada perbankan syariah atau dalam sistem deposit atau Sukuk yang tidak syariah, kita rekomendasi pada sistem syariah. Mereka masih memakai sistem keuangan non Syariah. Dan rekomendasi ketiga, efesiensi kalau bisa ditingkatkan lagi,” pugkasnya.
Seperti hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa tahun lalu bahwa Kementerian Agama menduduki peringkat terbawah dalam indeks integritas dari 22 instansi pusat yang diteliti. Di kementerian yang mengurus haji banyak tejadi pelanggaran hukum.(Syaiful/Kiki)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar