KPU Takalar Diminta Menunda Rekapitulasi Dan Pleno Hasil Pilkada Takalar

KPU Takalar

Kabarnaspul.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar diminta untuk menunda rekapitulasi suara dan pleno hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Takalar, yang sejatinya dilaksanakan hari ini, Rabu (22/2/2017).
Permintaan ini disampaikan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut satu, H.Burhanuddin Baharuddin – H. Natsir Ibrahim (HB-HN) yang menemukan indikasi kecurangan yang terjadi pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari lalu.
Temuan tim HB-HN burupa adanya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 5.486 orang yang tidak terdaftar dalam data base kependudukan dan catatan sipil kabupaten Takalar serta data KTP Elektrik pada data centre Kementerian Dalam Negeri yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017.
Dan terhadap temuan tersebut tim HB-HN telah melapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kabupaten Takalar sebagaimana register laporan nomor 037/LP/PILBUP/PANWAS-TAKALAR/II/2017, tanggal 21 Februari 2017.
“Pleno rekapitulasi suara ditingkat KPU harus di tunda karena telah melabrak PKPU 556/2016 tentang pemutakhiran data pemilih dan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada,” ujar Jubir HB-HN, Makmur Mustakim.
Makmur Mustakim menegaskan dalam laporannya ke Panwalu dilengkapi bukti dari Dinas Catatan sipil Takalar. “7000 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT itu tersebar di 9 kecamatan, 5.486 diantaranya ternyata tidak teregistrasi dan tidak melalui verifikasi pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Takalar, itu artinya 5000 lebih orang pemilih tersebut adalah pemilih siluman,”ucap Makmur.
Temuan inilah, lanjut Makmur menjadi dasar rekapitulasi dan pleno KPU harus ditunda sebelum adanya kejelasan dari 5.486 pemilih siluman ini. Namun jika KPU tetap bersikeras melanjutkan tahapan, maka dianggap cacat hukum.(Wan)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar