Aktivis: Membangun Dengan Political Will

Walikota Makassar,Danny Pomanto

Kabarmaspul.com- Pegiat antikorupsi punya perspektif tersendiri terhadap pembangunan reformasi birokrasi di Pemkot Makassar dalam dua tahun terakhir. Seperti apa pandangan mereka?
Para aktivis melihatnya dari banyak sudut pandang. Tapi kunci dari semua itu kata mereka adalah political will.
“Pak Danny punya political will yang kuat. Dia bangun komitmen dari atas ke bawah, hingga sistem birokrasi bisa berjalan dengan baik,”kata aktivis antikorupsi, Djusman AR.
Ia mencontohkan, dalam tata kelola keuangan, Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto dengan berani memangkas anggaran-anggaran yang tidak punya orientasi terukur. Sebaliknya, pos-pos yang menyentuh langsung pada kepentingan publik didorong naik lebih signifikan.
“Pos-pos yang tidak terukur itu seperti pelesiran pejabat, nah itu lebih banyak dipangkas. Ini tentu sebuah loncatan luar biasa, karena dalam beberapa dekade pos ini yang paling sulit dipotong, padahal cukup banyak menyedot APBD,” katanya.
Selain dalam perspektif tata kelola keuangan, pembangunan sistem pelayanan juga lebih baik. Birokrasi jauh lebih pendek dan simpel.
Ruang-ruang terjadinya pungli juga bisa ditutup dengan sistem pengawasan yang lebih komprehensif. Di kecamatan dan kelurahan, yang dulu menjadi salah satu muara praktik pungli, sekarang lebih berbasis pelayanan.
Begitu juga SKPD yang bersentuhan langsung dengan publik, seperti Dinas Perizinan, Tata Bangunan, Disdukcapil dan Bapenda, ada perubahan pola yang lebih mengarah pada pendekatan sistem.
“Kelihatan memang kerja Pak Danny lebih terencana. Dia bangun dulu sistemnya, baru manusianya. Intinya memang ada pada sistem, kalau sistem baik, pasti manusianya akan baik. Tapi manusia baik, kalau sistem rusak, ya tetap saja berpotensi terjadi kebobrokan birokrasi,”ucapnya.
Yang patut dipuji kata Djusman, Danny melakukan perubahan besar ini dalam waktu yang relatif singkat.
“Hanya dua tahun dia bisa ubah semua itu. Ya, tentu ini belum sempurna, tapi setidaknya pondasinya sudah terbangun,” katanya.
Senada dengan Djusman, aktivis mahasiswa, Abdul Karim Ali melihat, kunci reformasi birokrasi di Pemkot Makassar adalah pada political will. Danny bukan hanya membangun sistem, dia juga ketat pada pola rekrutmen psikologi pejabat struktural.
“Danny mengangkat pejabat dengan track record yang lebih baik. Dari sistem lelang jabatan itu dia mengukur pejabat yang punya political will,” kata Karim.
Implikasi ini bisa terlihat dari kualitas pelayanan di SKPD, kecamatan dan kelurahan. Di kecamatan saja, papar Karim, pengurusan dokumen kependudukan, sudah jauh lebih simpel.
“Tidak ada lagi calo KTP. Calo hilang dengan sendirinya karena sistem berjalan baik,” katanya.
Begitu juga di dinas lain, seperti perizinan, tempat pelayanan berbagai dokumen perizinan, proses pengurusan lebih cepat.
Dengan sendirinya, praktik pungli juga hilang karena alur birokrasi yang jelas.
“Dulu kalau mau urus SITU/SIUP bertele-tele. Dari perizinan harus ke disperindag lagi. Setelah itu balik lagi ke perizinan. Praktik pungli jadi subur. Sekarang sudah satu pintu, masuk di perizinan dan selesai di perizinan. Dengan sendirinya pungli pasti hilang,”kata Karim.(Wan)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar