Demokrasi, Hukum, politik, dan nilai-nilai ke-Massenrempulu-an



Oleh: sofyan haryono (HPMM-FH-UH)
Edito: Zul



Membangun kembali gagasan ideal tentang nilai-nilai ke-massenrempulu-an adalah menjadi tugas segenap insan yang merasa bertanggung jawab atas realitas degradasi nilai, budaya  yang melanda massenrempulu ( kabupaten Enrekang).

Pemimpin dan atau pejabat birokrasi selalu menjadi tumpuan dalam hal menjaga nilai yang ada secara khusus karena telah dianggap cakap dan mempunyai wewenang dalam hal melahirkan kebijakan publik yang ber-kearif-an lokal massenrempulu sebagai filterisasi post modernisasi yang tetap eksis dalam konteks domestik dan bahkan internasional.

Dengan harapan yang semestinya menjadi harapan kita bersama segenap elemen harus meng-konsolidasi-kan diri dan berkhidmat untuk membangun massenrempulu yang lebih baik sesuai dengan tufoksi-tufoksi yang ada dengan bekal keikhlasan.

Sudah menjadi pandangan umum bahwa begitu banyak potensi SDM yang kemudian di miliki oleh massenrempulu yang seyogyanya bisa duduk bersama dalam menyatukan gagasan-gagasan dari ide cemerlangnya akan mampu membawah perubahan yang lebih baik lagi, mulai dari akademisi, aktivis, birokrat tulen dan sampai pada pengusaha lokal dan domestik.

Yang menjadi sebuah pertanyaan dengan konsep pemimpin birokrasi yang turun temurun terlihat secara subjektif terlebih saat ini adalah bertahannya konsep lama yang menggunakan isu dan politik sektoral tidak mampu menyatukan segenap elemen yang ada tersebut menjadi sebuah kekuatan yang besar dalam membangun massenrempulu.

Adanya pretensi-pretensi dan saling mendikotomikan itulah yang semestinya dihindari dalam membangun masyarakat type madani massenrempulu, saling menjatuhkan itulah nilai yang di adopsi dari nilai demokrasi kapitalis yang jauh dari nilai-nilai ke-massenrempulu-an dan menjadi catatan yang semestinya menjadi facta integritas setiap insan massenrempulu.

Dalam perspektif hukum yang di bangun Robert.  B. Seidmenn bahwa"the law of the non transferabilty" dan yang lebih pas lagi yang di sampaikan oleh pakar hukum bahwa hukum adalah seperangkat nilai, norma dan aturan-aturan yang lahir dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Itulah sedikit perspektif hukum massenrempulu yang mestu menjadi kajian bersama para akademisi intelektual.

Maka dari itu menyambut pesta demokrasi 2018 massenrempulu sudah menjadi sebuah kewajaran untuk kemudian saling berkompetisi dalam konsep memperbaiki tanpa menyelipkan cara-cara kapitalis liberal dalam mencapai tujuan yang ada dan semestinya di pahami bahwa tujuan itu bukanlah tujuan kelompok melainkan tujuan yang satu yaitu membawa massenrempulu ke arah yang lebih baik lagi menurut tafsiran rakyat secara universal.

Yang menjadi catatan penting bahwa demokrasi, hukum dan politik hanyalah sebagai instrument dalam mensejahterakan rakyat, bukan menjadi alat untuk tujuan dan kepentingan individu atau kelompok tertentu, jika kembali memaknai konsep demokrasi menurut abraham lincoln dari, oleh dan untuk rakyat yang sedianya sadar bahwa kehadirannya hanya sebatas perpanjangan tangan dari rakyat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat massenrempulu secara umum.

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar