Izin PT Vale Indonesia Di Pertanyakan Pemprov SulSel


Kabarmaspul.com- Assisten II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Sukry Mattinetta menggelar rapat konsesi bersama Presiden Direktur (Presdir) PT. Vale Indonesia, Nico Kanter beserta jajarannya, di ruang kerja Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Sulsel, jalan Urip Sumiharjo, Jumat (31/3/2017).

Dalam rapat tersebut dibahas terkait berbagai hal diantaranya kondisi PT. Vale, status kontrak karya, perizinan serta penggunaan lahan oleh masyarakat untuk menanam merica.

“Rapat tadi Pemprov mencoba mencari informasi mengenai PT. Vale berjalan baik atau tidak. Memang ada kendala dari IUPKH dari Kementrian yang belum keluar, baru izin eksplorasi yang juga sudah berakhir dan izin ekploitasi yang belum keluar. Selain itu mencari informasi tentang Perusda yang ingin bekerja sama dengan PT Vale,” ujar Sukry usai rapat.

Sementara itu, Predir PT. Vale Indonesia, menyampaikan, terkait pelaporan perambahan lahan yang terjadi di daerah Songko, Kecamatan Nuha, Luwu Timur selain itu juga terkait status kontrak karya dan izin kehutanan.

“Kami melaporkan terkait perambahan yang terjadi di Songko. Assisten II juga menanyakan kontrak karya dan izin kehutanan kami masih tertahan. Jadi kami mendiskusikan terkait hal tersebut seperti apa konteksnya.” Kata Nico.

Nico juga menyampaikan jika pembicaraan tadi menyinggung soal Perusda apakah berpeluang bekerja sama dengan BUMD dan Vale serta membahas terkait izin kehutanan IUPK eksploitasi dan produksi untuk dikeluarkan Kementrian Kehutanan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Sulsel Gunawan Palaguna menyebutkan dari laporan PT. Vale yang mengatakan ada oknum masyarakat disana yang memanfaatkan lahan hutan lindung, serta lahan PT Vale untuk ditanami merica.

“Padahal ini tidak dibenarkan bahwa hutan lindung atau lahan konsepsi PT Vale ditanami merica,” sebut Gunawan Palaguna.

Meskipun kata Gunawan, sangat dipahami jika hal tersebut juga berkaitan dengan pengaruh kesejahteraan masyarakat. Namun Ia berharap bahwa tim terpadu bisa menyelesaikan persoalan perambahan oleh warga. Dimana hingga saat ini belum menemukan solusi.

Hal lain yang dilaporkan juga adalah mengenai pelepasan lahan yang diproses oleh Kementrian Kehutanan.

“Untuk melepaskan lahan dari 28.000 Ha menjadi 16.000 Ha, padahal Vale tidak membutuhkan lahan seluas itu. Tambang hanya 6.000 Ha dan 10.000 Ha untuk survei. Produksi PT. Vale sudah lumayan, tetapi laporan yang ada harga nikel turun dari 11.000 USD menjadi 95.000 per ton,”sebutnya.(Kiki)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar