Kemendagri Siapkan 7 Juta Keping e-KTP, Untuk SulSel 700 Ribu


Kabarmaspul.com- Kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, berdampak langsung dalam pengadaan e-KTP di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengatakan meski saat ini proses hukum masalah korupsi e-KTP sedang berlangsung sama sekali tidak menggangu penyaluran bangko e-KTP. Berdasarkan data Kemendagri dalam 2,5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, progres perekaman data e-KTP berjalan dengan baik.

 Hingga saat ini sudah 96,4 persen data kependudukan masyarakat Indonesia sudah terekam dan Kemendagri siap mencetak 7 juta keping e-KTP.

” Masih ada sekira 4,5 juta masyarakat yang belum memiliki e-KTP karena blangko yang sudah habis. Juga masih ada ditemukan data ganda yang belum terekam,” ujarnya dihadapan para wartawan di Hotel Grand Clarion Makassar, Senin (20/3/2017).

Sementara untuk di Sulsel, imbuhnya, Kemendagri akan menyelesaikan 700 ribu yang sudah melakukan perekaman e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota

Meski demikian, kata Tjahyo, Kemendagri yakin masalah tersebut bisa terselesaikan April 2017 nanti. Menurut, Tjahyo masalah e-KTP memang menguras tenaga pegawai Kemendagri. Pasalnya, pegawai Kemendagri harus mondar-mandir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

“Bagaimana tidak pusing. Selama 1,5 tahun 68 pegawai Kemendagri, 40 orang Staf, semuanya dipanggil KPK. sehingga kinerja agak sedikit lambat,”ucapnya.

Ia menambahkan mengantisipasi terjadinya kembali korupsi e-KTP, pihaknya selalu berkoordinasi dengan KPK sebagai pencegahan.(Zul)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar