LBH Kecam Penggusuran Tempat Tinggal Warga Bara-Baraya


Kabarmaspul.com- Bersama beberapa lembaga seperti, KontraS Sulawesi, Walhi Sulsel, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulsel, FIK-ORNOP Sulsel, ACC Sulawesi, AMAN Sulsel, PPMAN Sulsel, LAPAR Sulsel, dan Solidaritas Perempuan Anging Mamiri. Mengecam rencana penggusuran paksa lahan 28 keluarga, warga Bara-barayya, Kecamatan Makassar.
Pihak Kodam VII Wirabuana berencana akan, melakukan pengosongan secara paksa. Lahan tempat tinggal 28 warga, yang terletak di sebelah Barat dan Timur di luar dari Asrama TNI Bara-Barayya, Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Berdasarkan surat Kodam VII Wirabuana Nomor : B/614/III/2017. Terkait pengosongan lahan okupasi milik Moedhinoeng Dg Matika, tanggal 6 Maret 2017.
LBH Makassar dan KontraS Sulawesi, selaku tim kuasa hukum 8 Kepala Keluarga yang terancam digusur. Mengecam rencana pihak Kodam VII Wirabuana, yang ingin mengosongkan lokasi tanah milik warga yang terletak di luar (sebelah Barat dan Timur) dari Asrama TNI Bara-Barayya.
“Ini adalah perbuatan melawan hukum, yang melanggar prosedur, sewenang-wenang dan sangat tidak manusiawi. Serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” tegas Direktur LBH Makassar, Haswandy Andy Mas,  senin pukul 02,30 wita,(20/3/2017).
Sebab pihak Kodam VII Wirabuana samasekali tidak melakukan sosilisasi dan tidak memberi ruang dialog dengan warga. Sehingga pihak Kodam VII Wirabuana menganggap 28 KK tersebut, hanya penduduk liar. Padahal secara hukum keberadaan 28 KK tersebut. Menurut Haswandy yang menempati lahan, di luar Asrama Bara-Barayya, adalah sah secara hukum dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Dimana tanah baik dalam Asrama maupun diluar lokasi Asrama, awalnya merupakan tanah milik. Almarhum Moedhinoeng Dg Matika
yang Meninggal pada tahun 1950. Berdasarkan Verponding No. 2906, tanah seluas 32.040 M persegi, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 tertanggal 26 Juli 1965).
Sedangkan lokasi tanah dalam Asrama TNI Bara-barayya diperoleh Kodam VII Wirabuana berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa (PSM) Nomor: 88/T/459, tanggal 12 April 1959. Antara salah seorang ahli waris dari Moedhinoeng Dg Matika, yang bernama Nurdin Dg Nombong dengan Mayor E Sabara, NRP 17640, selaku Komandan Komando Militer Kota Makassar (sekarang Kodam VII Wirabuana);
Sementara Lokasi tanah yang terletak di luar (sebelah timur dan Barat) dari lokasi Asrama, yang dikuasai oleh 28 KK tersebut, diperoleh berdasarkan perjanjian sewa menyewa, sejak tahun 1964/1965. Dengan anak pemilik lahan tersebut yaitu, Dania Dg Ngai, selaku pemberi sewa.
“Sebagian lainnya berdasarkan Akta Jual-Beli antara warga dengan salah seorang ahli waris lainnya atas nama KasIang Dg Ratu (isteri Alm. Moedhinoeng Dg Matika),” beber Haswandy.
Sehingga kata Haswandy, pihak Kodam VII Wirabuana dengan 28 KK yang menguasai tanah tersebut. Memiliki kedudukan hukum yang sama. Karena memperoleh tanah dari masing-masing ahli waris pemilik tanah yang bertindak secara sendiri-sendiri.
“Kodam VII Wirabuana tidak berwenang untuk mengosongkan lokasi tanah yang terletak dibagian barat dan timur di luar dari Asrama TNI Bara-Barayya. Karena warga juga memiliki hak dan posisi yang sama,” tandasnya.
Haswandy menegaskan bila pihak Kodam VII Wirabuana tetap memaksakan rencana pengosongan. Maka selain melanggar prosedur dan kewenangan. Tentunya sangat berpotensi menimbulkan Pelanggaran HAM dan hak-hak konstitusi warga negara.
“Bahkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, mengingat warga yang berdomisili di lokasi tanah tersebut terdapat banyak perempuan dan anak,”jelasnya.(Wan)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar