Reformasi Birokrasi Ala Danny Pomanto,Tak Lazim Tapi Sehat

Ilustrasi

Kabarmaspul.com- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto merombak kelaziman birokrasi di balaikota. Salah satunya ketika ia tiba-tiba memperkenalkan sistem lelang jabatan dalam pengangkatan pejabat SKPD.
Kebijakan ini ditentang karena bukan tradisi warisan. Tidak pernah terjadi di masa lalu.
Tapi Danny sukses mengadaptasinya menjadi sebuah proses yang objektif. Di sinilah titik awal terbukanya keran kaderisasi aparatur yang sehat di balaikota.
Dari lelang jabatan lahir kader birokrat berkualitas. Gerbong kompetisi bagi pegawai negeri sipil dalam meniti karier, mulai terbuka lebar.
Pemandangan yang hampir tidak bisa ditemui di era sebelumnya. Waktu HB Amiruddin Maula terpilih menjadi wali kota tahun 1999, selera politiknya mengikuti selera normatif birokrat.
Dari awal sudah terbaca siapa yang bakal dapat jatah “makan siang”. Budaya bagi-bagi jabatan kala itu masih mengadopsi peninggalan Orde Baru. Kedekatan menjadi faktor paling dominan.
Ilham Arief Sirajuddin yang menjadi penerus Maula, juga tak memberi loncatan luar biasa. Siapa dapat apa. Siapa pilihan wali kota , terbaca dengan mudah. Tinggal menghitung siapa punya andil politik.
Dari dua rezim ini, tidak lahir kaderisasi pegawai negeri sipil secara berjenjang. Di lain sisi, ada banyak pejabat yang memegang jabatan sampai satu periode, meski miskin prestasi.
Bahkan di era Ilham banyak kepala SKPD yang bertahan dua periode, 10 tahun. Atau hingga memasuki usia pensiun.
Sementara, jumlah birokrat potensial yang tak pernah diberi ruang, menumpuk di bawah. Bayangkan jika dinamisasi pergeseran terkungkung seperti ini, bagaimana reformasi birokrasi bisa berjalan?
Tradisi inilah yang coba dipangkas Danny sejak awal. Danny menginginkan sebuah sistem baku pemilihan pejabat yang mengacu pada standar kualitas.
Ia menggeser selera masa lalu dari pendekatan politik kekuasaan, menjadi kompetensi personal. Sehingga orang-orang yang memiliki kualitas mendapat ruang lebih.
Coba kita tilik, pergantian Kepala Dinas Pendidikan Alimuddin Tarawe 2016 lalu. Ia hanya sekitar setahun menjabat, sebelum direposisi.
Ini membuktikan dinamisnya reposisi kepala SKPD. Ini paradigma yang sehat.
Setidaknya menjawab spekulasi penunjukan Alimuddin di tahun 2015 lalu, yang jauh dari unsur kedekatan atau utang politik. Pun pergantiannya yang serba simpel juga bukan karena ketidaksukaan.
Reposisi ini murni karena kebutuhan organisasi. Sederhana saja, setahun bekerja sebagai kadisdik, sentuhan Alimuddin tidak memenuhi harapan Danny.
Ada komitmen awal bahwa pejabat yang ditunjuk hari ini tidak punya periode tertentu. Bisa diganti setiap saat. Ketika dianggap tidak kredibel lagi.
Standar yang sama juga berlaku bagi pejabat nonjob. Pintu untuk kembali memegang jabatan tetap terbuka lebar.
Inilah bedanya Danny dengan dua wali kota sebelumnya, Ilham Arief Sirajuddin dan Amiruddin Maula. Di masa Ilham dan Maula, birokrat yang dinonjob hampir tidak ada yang pernah bisa kembali memegang jabatan sampai periode kekuasaan wali kota berakhir.
Dulu Maula menonjobkan Andi Oddang Wawo hampir lima tahun. Andi Oddang baru kembali memegang jabatan sebagai kepala dinas tata ruang setelah era Ilham Arief Sirajudin, dan bertahan hingga masa pensiunnya.
Di era Ilham, Alimuddin Tarawe termasuk birokrat senior yang tidak banyak mendapat kesempatan memegang jabatan. Tetapi secara mengejutkan ia justru ditunjuk menjadi kepala dinas pendidikan di masa Danny lewat proses lelang jabatan.
Sayangnya, Alimuddin hanya bertahan setahun. Setelah itu kariernya harus melorot menjadi staf bagian umum digantikan oleh Ismunandar.
Apakah karier Alimuddin telah tamat? Melihat lenturnya reposisi yang dianut Danny, episode Alimuddin belum bisa disebut habis. Bisa jadi ia akan kembali mendapat kepercayaan besar suatu hari.
Begitulah cara Danny membangun reformasi birokrasi yang sehat di balaikota. Ia memotong iklim Orde Baru yang bertumpu pada politisasi kekuasaan agar tidak dipakai sebagai farameter restrukturisasi jabatan. Pejabat harus orang-orang yang memiliki kemampuan.
Tahun 2015, Danny juga memutasi Irwan Adnan, dari jabatan kepala dinas tata ruang menjadi asisten II. Setahun berselang, Irwan digeser menjadi kadispenda menggantikan Takdir Hasan Saleh.
Mukhtar Tahir yang dilempar ke KP3S dari jabatan sebelumnya, kepala dinas infokom setahun silam, diangkat kembali menjadi kadis sosial. Jadi bagi Danny tidak ada yang benar-benar akan nonjob abadi.
Semua birokrat memiliki kans yang sama. Yang memberi pengabdian terbaik, itulah pilihan paling mungkin.(Wan)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar