Kecam Aksi FKPPI, Lontara Sakti Datangi Kantor Gubernur


Kabarmaspul.com- Sejumlah anggota Garda Lontara Sakti Sulsel menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulsel jalan Urip Sumiharjo, Jumat, (28/4/2017). Aksi tersebut merupakan respon atas demonstrasi yang digelar oleh Forum Komunikasi Putra-putri TNI-Pori (FKPPI) Sulsel yang digelar sehari sebelumnya, di Kantor Hanura Sulsel dan Kediaman Pribadi Anggota DPR RI Mukhtar Tompo.

Massa Lontara Sakti yang berjumlah sekitar 500 orang ini, dalam pernyataan sikapnya menyampaikan enam tuntutan:

Pertama, mengutuk keras tindakan FKPPI Sulsel yang melakukan demonstrasi di kediaman pribadi Anggota DPR RI Mukhtar Tompo. Menurut mereka tindakan ini merupakan pelanggaran atas UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kedua, Garda Lontara Sakti menuntut FKPPI meminta maaf kepada Mukhtar Tompo atas demonstrasi yang dilakukan di kediaman pribadi tersebut.

“Jika FKPPI tetap ngotot menggunakan logika kekuatan untuk memaksakan kehendak, maka Garda Lontara Sakti dengan ini menyatakan siap berhadapan dengan siapapun yang berusaha memberangus kebebasan berpendapat di era demokrasi saat ini,” tegas Lontara Sakti dalam Pernyataan Sikapnya.

Ketiga, meminta semua kalangan pro-demokrasi untuk merapatkan barisan. Menurut Lontara Sakti, demokrasi di Sulsel dalam ancaman para predator kebebasan berpendapat. Jika masyarakat sipil diam, maka sesungguhnya kita sedang menyambut kematian demokrasi.

Keempat, Garda Lontara Sakti juga meminta Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua FKPPI Sulsel, melakukan pembinaan terhadap Pengurus dan Anggotanya, yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan doktrin perjuangan FKPPI, yaitu tindakan yang mematikan kebebasan berpendapat, menebarkan permusuhan dan perpecahan.

Kelima, mendesak Kapolda Sulsel untuk mengusut tuntas tindakan intimidasi yang dilakukan oleh FKPPI Sulsel terhadap Bapak Mukhtar Tompo. Kami juga meminta Kapolda Sulsel agar melakukan pembinaan terhadap organisasi yang mengikutsertakan nama “POLRI” sebagai nama organisasi, supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar UU yang dapat mencemarkan nama baik POLRI.

Keenam, meminta Pangdam XIV Hasanuddin agar melakukan pembinaan terhadap organisasi yang mengikutsertakan nama “TNI” sebagai nama organisasi, supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar UU yang dapat mencemarkan nama baik TNI.(Fitri)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar