Miryam Jadi DPO KPK


Kabarmaspul.com-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melabeli politisi Hanura, Miryam S Haryani sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Status DPO tersebut dilakukan karena Miryam tiba-tiba tidak diketahui keberadaannya.

Adapun Miryam yang juga Politikus Hanura itu adalah tersangka kasus memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam persidangan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

“Hari ini, KPK mengirimkan surat ke Kapolri, NCB Interpol Indonesia tentang daftar pencarian orang atas nama MSH (Miryam S Haryani),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/4/2017) yang dikutip dari INILAHCOM.

Febri mengatakan, pihaknya meminta bantuan Polri untuk mencari dan menangkap mantan Bendahara Umum Partai Hanura di era kepemimpinan Wiranto itu. Menurut dia, pihaknya saat ini tidak mengetahui dengan pasti apakah Miryam masih di dalam negeri atau sudah ke luar negeri. Padahal Miryam sudah dicekal bepergian ke luar negeri.

“KPK meminta bantuan Polri untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap tersangka MSH yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus indikasi keterangan tidak benar di persidangan kasus e-KTP,” ujar Febri.

Selain itu, Febri menyampaikan, kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan Miryam untuk menginformasikannya kepada KPK dan kantor polisi terdekat. Menurut Febri, akan ada resiko hukum terhadap pihak-pihak yang melindungi Miryam.

“Selanjutnya kami akan koordinasi secara intensif dengan Polri,” tandasnya.

Diketahui, Miryam dijadikan tersangka oleh KPK karena memberikan keterangan palsu dan mencabut semua BAP dalam penyidikan di persidangan kasus korupsi yang disinyalir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Miryam dijerat dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Kiki)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar