Pembangunan CPI Memakai APBD, Kok Warga Yang Ingin Masuk Harus Membayar


Kabarmaspul.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mengkritik penutupan akses masyarakat untuk masuk di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI).
Anggota komisi D bidang pembangunan DPRD Sulsel, Selle KS Dalle mengatakan, kawasan reklmasi CPI tidak dibuka secara umum. Bahkan masyarakat yang ingin berkunjung dan masuk dilokasi tersebut diwajibkan membayar kontribusi.
“Masyarakat menanyakan itu kepada saya. Jembatan di CPI menggunakan APBD, lantas kenapa masyarakat dilarang masuk,” kata Selle saat ditemui diruang fraksi Demokrat belum lama ini.
Menurutnya, segala bentuk pembangunan yang menggunakan uang rakyat harusnya bisa dinikmati. Adanya kerjasama dengan pihak swasta disebut tidak harus membatasi masyarakat.
Apalagi beberapa bangunan yang sudah ada dilokasi CPI murni menggunakan anggaran pemerintah. “Semua masyarakat dapat menikmati jembatan CPI secara gratis. Itu bukan milik swasta, itu milik pemerintah provinsi,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan adanya bangunan swasta ditanah tumbuh kawasan CPI. “Kalau tanah tumbuh itu milik pemerintah. Jika kantor swasta ditanah pemerintah, dimana kontribusinya,” ujarnya.
Mega proyek CPI ini pengerjaannya sejak tahun 2009 lalu. Sepanjang pembangunannya telah menuai sorotan dari berbagai kalangan. Mulai dari aspek lingkungan hidup, perijinan reklamasi, kontrak kerja, sampai adanya indikasi kasus korupsi.
Dari tahun 2009 sampai 2017, mega proyek ini sudah menghabiskan sekitar Rp300 milyar dari APBD provinsi
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKP2) Sulsel, Andi Bakti Haruni saat dikonfirmasi terkait privatisasi kawasan CPI oleh pihak swasta mengaku bukan wewenangnya. Dia menyebut kalau persoalan demikian ditangani oleh Suprapto selaku penanggungjawab.
“Bukan ranahku itu. Tanyaki coba pak Prapto,” kata Andi Bakti.
Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin sebelumnya juga menyinggung soal potensi kerugian negara dari proyek CPI. Termasuk pembangunan jembatan yang disebut tidak bisa dinikmati masyarakat.
“Ada jembatan padahal tidak ada masyarakat yang tinggal disana. Kita lihat jembatan itu senggaja dibangun untuk swasta,” pungkas Al Amin.
Diketahui, kasus reklamasi CPI ini sudah dilaporkan kepada KPK oleh Kopel dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK). Bahkan KPK disebut-sebut sudah melakukan sepervisi dengan memeriksa sejumlah pejabat pemprov dan anggota DPRD Sulsel.(Wan)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar