GNPF Politisasi Agama dalam Aksi Bela Islam ? Ini Jawaban KH Muhammad Zaitun Rasmin

GNPF Politisasi Agama dalam Aksi Bela Islam ? Ini Jawaban KH Muhammad Zaitun Rasmin
Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI KH Muhammad Zaitun Rasmin


Jakarta, Kabarmaspul.com – Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI KH Muhammad Zaitun Rasmin turut diundang dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) Saatnya Damai Bersenandung di TV One pada hari Selasa (23/5/17).

Karni Ilyas sebagai host mengajukan pertanyaan kepada KH Zaitun, "Bagaimana GNPF melihat situasi sekarang? Mungkinkah damai bersenandung di GNPF? Apalagi yang dituntut sudah tercapai. Seharusnya damai justru berawal dari GNPF." tanya Karni.

KH Zaitun menjawab pertanyaan Karni Ilyas dengan cukup gamblang. Pernyataan beliau juga sekaligus menjawab tuduhan Grace Natalie, Ketua Partai PSI yang sempat menyatakan bahwa putusan hakim tidak adil, serta tuduhan adanya politisasi agama.

Grace mengatakan, “Ada skeptisisme, ada sesuatu  yang ganjil, ini mengusik rasa  ketidak adilan kami bahwa hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang meringankan Pak Ahok.”

“Tetapi kemudian dengan adanya gerakan politisasi agama ini, yang lebih gawat lagi akan mengancam Pancasila, mengancam Bhineka Tunggal Ika,” imbuhnya.

Menanggapi pernyataan Karni Ilyas KH Zaitun mengatakan, "Kalau bicara damai bersenandung, itu adalah harapan kita semua. Dan sejak awal, GNPF menunjukkan seluruh gerakan-gerakannya menginginkan kedamaian-kedamaian." ujarnya santun.

Hal ini, menurut beliau, dikuatkan dengan pujian Presiden Joko Widodo sewaktu di Australia. Presiden Joko Widodo menyampaikan pujian terkait aksi 212 pada Jum'at (2/12/16) di hadapan para pengusaha Australia. Presiden bangga karena massa sebanyak 7 juta bisa melakukan aksi dengan sangat damai tanpa adanya satu kerusakan pun.

Beliau memandang adanya aksi sebagai cara mengungkapkan pendapat adalah hal yang wajar. Termasuk aksi yang dilakukan oleh para pendukung Ahok.

“Sebetulnya kita sendiri tidak pernah mengomentari tentang, misalnya aksi bunga, aksi lilin, itu wajar. Bahkan ketika ada demo tentang putusan (putusan hakim terkait kasus Ahok) itu kami menganggap itu wajar.” imbuhnya.

Beliau sangat tidak setuju jika orang yang menuntut ditegakkannya keadilan terhadap Ahok kemudian dianggap anti kebhinekaan. “Tetapi ketika mulai diangkat lagi seolah-olah Bhineka kita terancam, seolah-olah persatuan  terancam hanya karena ada seorang yang kemudian diputuskan oleh pengadilan yang fair, pengadilan yang objektif, pengadilan yang kita lihat bagaimana hakim dari wajah mereka , dari penjelasan fakta-fakta hukum.”

KH Zaitun mengajak semua masyarakat agar tidak mencaci putusan hakim hanya karena tidak puas dengan putusan hakim. “Saya kira sangat sangat naif, ketika  orang mudah mencaci, menistakan pengadilan hanya karena ketidakpuasan.”

Menanggapi soal tuduhan politisasi agama, Ketua Umum Ormas Wahdah Islamiyah ini menyatakan bahwa memilih berdasarkan agama adalah sah. Hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi di negara kita ini.

Beliau juga analogikan prinsip ini dengan contoh sederhana sebagaimana pernah ditanyakan kepada warga Yogyakarta dalam salah satu safari dakwah. “Bapak-bapak kalau ada dua calon presiden yang dua-duanya baik, satu orang jogja dan satunya lagi bukan jogja, pilih mana? Pilih orang jogja. Itu adalah fitrah, karena itu jangan di besar-besarkan, seolah-olah ada politisasi agama, ini tidak akan mencari akar dari kedamaian itu.” pungkasnya.
[ibw/BQ]

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar