Jokowi Didesak Copot Mendagri


Kabarmaspul.com- Presiden Joko Widodo didesak untuk mencopot Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri. Desakan tersebut datang dari Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) yang menilai Tjahjo telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menyebarkan informasi pribadi seseorang.

“Tindakan ini sangat berbahaya bagi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, keselamatan dan keamanan pribadi warga negara dan keluarga,” kata Asep Komarudin dari Gema Demokrasi, seperti dikutip dari Tempo.co, Jumat (12/5/2017).

Asep mengatakan, desakan ini dilakukan lantaran Tjahjo dinilai telah mengancam mengejar warga negara tersebut dan mengakui telah melacak, mendata, dan menelisik aktivitas warga dan keluarganya. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan yang telah diatur di banyak undang-undang Negara Republik Indonesia.

Dia melihat Menteri Tjahjo secara terang-terangan melanggar konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yang tegas mengatur mengenai perlindungan hak pribadi. Menurut Asep, Tjahjo telah melakukan tindakan abuse of power atau tindakan sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan.
Mendagri juga dianggap telah melanggar hak atas privasi warga negara yang merupakan hak asasi manusia.

Masalah ini bermula saat ada seorang warga negara mengecam vonis terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 9 Mei kemarin. Saat berorasi dia mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan menyatakan rezim Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim SBY.

Karena tindakannya itu, Tjahjo diduga melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat 2dan 3 dan Pasal 28G. Selain itu juga diduga melanggar UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 dan pasal 29 ayat 1.

Kemudian Tjahjo juga diduga melanggar UU nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79 dan UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Unnang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, utamanya pasal 26, 32 ayat 1 dan 3 serta pasal 48 ayat 3.

Gema Demokrasi juga memandang Tjahjo melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, utamanya di bab V Pasal 17, serta diduga melanggar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 20 Tahun 2016, pasal 21 ayat 1.(Kiki)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar