"Tanah Masenrempulu; perebutan ruang public dan ancaman privatisasi."



OLEH: M. AKMAL QABUSI (kader HPMM Komisariat UIN Alauddin).
Editor: Kiki


Dimanakah ketentraman bisa ditemukan diantara berjuta manusia jika setiap genggaman nasi yang masuk mulut harus dibayar dengan martabat mereka? Akan teruskah dibiarkan sebuah daerah yang pernah mengukir keluhuran, keagungan diabad-abad yang lampau, merosot menjadi rombongan tukang catut, caplok, pencuri, penipu dan menghabiskan sisa sejarahnya seperti kawanan serigala, saling mengakali dan saling menelan? (mahasiswa Indonesia – edisi jawa barat,19 juni 1967).

Enrekang tanah leluhur, kini terancam menjadi hutan beton, sejak rencana pemda kabupaten enrekang untuk melakukan efektivitas dan pertumbuhan terutama disektor ekonomi daerah, maka pemda mengeluarkan kebijakan untuk melakukan privatisasi terutama disektor ruang-ruang public seperti tanah adat dikorbankan untuk membangun perusahaan marmer di kec. Buntu batu oleh PT.ABG, adapula pabrik AMP oleh PT.Nidya sejahtera di kec. Alla, industry kelapa sawit oleh PT. Borneo plantation yang beroperasi di kec. Enrekang dan cendana, dan bendungan bo’ya di kec. Maiwa yang notabene dianggap membarikan efek negative terhadap keamanan ruang hidup masyarakat setempat serta disektor potensial komersialis yang lainnya.


Selama berpuluh-puluh tahun desa dikabupaten enrekang merupakan kawasan produktif para petani local, peradaban tradisionalis seperti gotong royong, saling menghargai, kerja-kerja kolektif telah menjadi karakter manyarakat setempat, keluhuran lokalitas adalah identitas terdasar yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi setelah keluarnya rencana pembangunan dari pemerintahan daerah membuat mayoritas masyarakat kebingungan dan ketakutan akan ruang hidupnya akan diambil alih, tanah yang menjadi kebutuhan terdasar masyarakat desa dienrekang untuk diproduksi terancam di privatisasi oleh pihak swasta dengan bantuan legalitas pemda enrekang itu sendiri, ada ratusan hektar tanah masyarakat dan tanah adat yang menjadi target untuk dikomersialisasikan ke pihak swasta.


Penguasaan ruang public merupakan salah satu determinan konflik sosial dalam masyarakat, didalam data KPA (konsersium pembaharuan agrarian) menjelaskan bahwa konflik ruang hidup antara masyarakat local versus masyarakat local hanya sebesar 6,7%, serta masyarakat local versus Negara sebesar 23,3%, sedangkan konflik masyarakat local versus swasta sebesar 70%, data ini membuktikan bahwa agenda-agenda kapitalisme global melalui aparaturnya dan doktrin devolementalisme tengah menancapkan taji dinegeri kita ini, proyek swastanisasi dan liberalisasi disegala sector menjadi jalan baru bagi agenda penjajahan gaya baru. Paradigma yang berbeda antara masyarakat, Negara dan swasta tentang ruang public pun menjadi akar masalahnya, bagi masyarakat ruang publik difahami sebagai ruang untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, ruang public difahami pula sebagai bentuk kebudayaan,serta ekspresi etika dan moral, dalam hal ini diartikan sebagai ruang hidup.

Sedangkan bagi Negara ruang public diartikan sebagai instrument stablitas ekonomi Negara itu sendiri, dalam perspektif swasta tentunya ruang public hanya difahami sebagai relasi yang sifatnya ekonomistik, maksudnya lebih pada posisi antara hubungan manusia dan alam adalah hubungan yang bersifat subjek-objek (manusia adalah subjek-alam sebagai objek) sehingga hubungannya bersifat eksploitatif yang memposisikan alam hanya berguna sebagai instrument meraup keuntungan belaka, tidak ada relasi ekologis serta tidak adanya relasi ekosistem. Tetapi umumnya Negara (bisa pula diartikan pemda) cenderung berpihak pada kepentingan swasta dan melupakan kepentingan masyarakatnya sendiri, ini terjadi dibeberapa kasus makanya benar yang dikatakan marx bahwa “Negara adalah organ kekuasaan kelas tertentu, organ penindas dari satu kelas terhadap kelas yang lain, ia adalah ciptaan tata tertib yang melegalkalkan dan mengkekalkan penindasan (baca:Negara dan revolusi-lenin)”.

Konsekuensi sosial-politik dari ketidak berpihaknya Negara terhadap kepentingan masyarakat adalah Negara dengan otoritas institusionalnya lebih memilih kebijakan pembangunan ke pertumbuhan pendapatan Negara dan efektifitasnya melalui proses penglacuran sumber daya alam ke pihak swasta maupun asing, akibatnya mengabaikan pemerataan dan kesejahteraan untuk masyarakatnya sendiri, tentu kebijakan itu berefek pula pada ruang hidup masyarakat yang semakit terbatas sebab telah di endclusor (dipagari) melalaui kebijakan negara maupun pola hidup masyarakat lambat laun juga akan berubah Asumsi dasar Negara yang menganut paham kapital adalah segala hal adalah objek komodifikasi, salah satunya adalah tanah dan paling potensial pula adalah tanah, sebagai ruang hidup bagi masyarakat tapi bagi swasta dan Negara capital adalah ruang ekonomistik.

Bagi masyarakat enrekang menurut analisis personalku, tanah adalah aspek vital hidup masyarakat enrekang, baik sebagai alat dan sarana produksi maupun sebagai kelestarian pola hidup masyarakat. Secara holistic, relasi antara masyarakat adat enrekang (duri,maiwa,enrekang) dan tanah itu sendiri adalah relasi ibu dengan anak, ibu memberikan segalanya untuk anaknya dan anaknya juga beertanggung jawab menjaga ibunya, relasi keduanya merupakan hubungan yang wajib harmonis, yaitu menjaga kelestarian alam, ekosistem, ekologi, ekonomi, eko-sosial dan eko-kulturalnya.

Yang menarik juga adalah adanya hubungan secara spiritual didalam kultur masyarakat 3 adat dienrekang, seperti ditanah duri ada tradisi alu’ tojolo yaitu tradisi spritualitas antara manusia dan alam, adapula tradisi spritualitas disuku enrekang yaitu tradisi maccera manurung di desa pasang dan tradisi spiritual yang lainnya, ini merupakan suatu deskripsi bahwa wajar ketika masyarakat geram dan marah ketika tradisi yang berabad-abad dijalankan oleh masyarakat setempat direngguh dan digilas oleh proyek ekonomistik semata, seperti liberalisasi dan privatisasi tanah adat.

Akar masalahnya juga ketika Negara (pemda) hanya menyederhanakan atau penyederhanaan dampaknya ketika membangun perusahaan, industry, pertambangan ataupun proyek korporasi yang lainnya, seakan-akan ketika dilakukan ganti rugi lahan ataupun property masyarakat adat urusannya telah selesai serta selesainya perkara, nyatanya Negara dan swasta tidak pernah melirik dampak-dampak yang lain seperti dampak ekologi, ekosistem dan dampak secara sosial-kulturalnya bagi masyarakat.

Oleh karena itu yang lebih tragis juga ketika proyek swasta melalui Negara justru menciptakan konflik horizontal sesama masyarakat setempat, ambil contoh yang terjadi di desa lunjen antara sebagian masyarakat pasui yang sepakat menerima pinangan dari PT.ABG sedangkan masyarakat panyurak secara umum menolak pinangan itu, maka ketakutannya terjadi permusuhan bahkan pertumpahan darah sekalipun. Dalam masyarakat, ada pula yang kecendrungannya faham ekonomistik (liberalis), bahkan dengan gagapnya menganggap bahwa para penolak pertambangan dan proyek pemerintah itu adalah anti pembangunan dan pikirannya masih primitive, banyak pula masyarakat yang termakan oleh rayu gombal intelek penghianat sewaan Negara (pemda), kemudian pula tokoh-tokoh terpandang dalam masyarakat banyak yang diberikan pelicin dana sehingga ikut dengan kemauan negara dan swasta, serta ditugaskan mempengaruhi kesadaran masyarakat lainnya, tentu tanggung jawab kita adalah merapikan dan mendisiplinkan kesadaran sesat seperti itu kemudian merekonstruksinya kedalam perspektif emansipatoris, makanya saya ingat perkataan david c. korten “pemberian bantuan langsung hanya mengalihkan perhatian rakyat agar mereka melupakan keadaan sosial yang tidak adil, yang sebenarnya menjadi penyebab kemiskinan”.

Ruang hidup bagi masyarakat itu amatlah vital, makanya perlu melakukan propaganda massif untuk menjaga dan merawat kesadaran masyarakat, sehingga segala bentuk iming-iming dan matra pembangunan puitis maupun politis bisa ditolak demi ibu, ya ibu pertiwi kita. Dan pagi ini aku mendengar deruh siul burung dan memaksaku ikut terceebur dalam nadanya, aku pun ikut bernyanyi “lestari alamku lestari desaku, dimana tuhanku menitipkan aku, nyanyian bocah-bocah dikala purnama, nyanyikan pujaan untuk nusa.

Damai saudaraku suburlah bumiku, kuingat ibuku dongengkan cerita, kisah tentang jaya nusantara lama, tentram kartaraharja disana. Mengapa tanahku rawan ini, bukit- bukitpun ditelanjangi berdiri, pohon dan rumputnya enggan brsemi kembali, burung-burungpun malu beernyanyi. Kuingin bukitku hijau kembali, semak rumput pun tak sabar menanti, doa kan kuucapkan hari dmi hari, dan kapankah hati ini lapang kembali.” (gombloh-lestari alamku) Samata,05 Mei 2017.


BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar