Tim Hukum NasDem: Kuasa Hukum Pemkot Harus Belajar Undang-Undang


Kabarmaspul.com- Tim Hukum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Kota Makassar, Mukhtar Juma, meminta penasehat hukum Pemerintah Kota (Pemkot) agar memahami UU nomor 17 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang hak, fungsi dan kewenangan DPR/DPRD.

“Kritik yang dilayangkan oleh anggota DPRD Makassar dari Fraksi NasDem kepada Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) adalah kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Bukannya ditanggapi secara positif, alih-alih pakai penasehat hukum untuk mengancam. Ini pemerintahan yang anti kritik,” kata Mukhtar Juma, Kamis, (11/5/2017).

Menurut Mukhtar, pada tahun 2016 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah melalui proses pembahasan antara DPRD dan Pemkot Makassar melalui Dinas Perhubungan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1,26 miliar untuk pengadaan 5 unit Pete-pete Smart.

Sementara pada 2017 lanjut Mukhtar, DPRD bersama dengan Pemkot Makassar bersepakat menyetujui usulan anggaran pengadaan 10 unit mobil percontohan Pete-pete Smart ala Danny Pomanto dengan total anggaran Rp2,969 miliar.
“Tapi kini, setelah Pete-pete Smart dikritik karena faktanya memang digunakan untuk kepentingan pribadi Wali Kota Danny Pomanto, yakni digunakan mendaftar sebagai bakal calon wali kota di sejumlah partai politik, semuanya bereaksi. Padahal, legislator Supratman hanya menjalankan fungsi pengawasannya,” tambahnya.

Untuk itu, lanjut Mukhtar, ancaman penasehat hukum Pemkot Makassar dan Wali Kota Danny Pomanto secara khusus kepada Supratman sangat tidak beralasan.

“Pernyataan Pak Supratman sah-sah saja sebagai anggota DPRD, jadi tidak perlu minta maaf apalagi menyesal karena pernyataan tersebut adalah bagian dari pengawasan DPRD dan itu dilindungi Undang Undang.

Mukhtar menambahkan, reaksi berlebihan yang disampaikan Wali Kota Makasaar melalui kuasa hukumnya atas pernyataan Supratman terkait Pete-pete Smart ini bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk memastikan apakah benar Pete-pete Smart tersebut dibiayai pribadi Danny atau lewat APBD.

“Kami meminta pihak berwenang untuk bisa mengusut penggunaan anggaran pengadaan Pete-pete Smart ini, yang diklaim sebagai program cerdas dari Pak Wali Kota Danny Pomanto. Karena dua kali dianggarkan, dananya cukup signifikan. Belakangan ini semua berkelit bahwa menggunakan dana pribadi, ini ada apa?,”jelasnya.(Zul)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar