Gubernur Sulsel 10 Tahun Tidak Keluarkan Izin Tambang


Makassar- Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menghadiri rapat paripurna DPRD terkait pendapat gubernur terhadap Rencana Peraturan Daerah Pemberdayaan Pemuda
dan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Sekretariat DPRD Sulsel, (6/11/2017).

SYL mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulsel.

Dari Fraksi Partai Golkar Andi Mirza Riogi Idris menanyakan terkait Ranperda tentang Retribusi Jasa Umum dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Apakah ada perbedaan kewenangan Pemprov sebelum diberikan ke kabupaten-kota dan provinsi, serta bagaimana pengaturan potensi ekonomi masyarakat, selain itu juga telah berapa izin yang dikelurkan oleh Pemprov.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Hanura, Wawan Mattaliu meminta izin tambang tidak diselewengkan.

“Terkiat adanya izin tambang jangan sampai ada penyelewang,”
Pinta Wawan Mattaliu.

Gubernur Sulsel mengatakan seluruh pemandangan umum dari sejumlah fraksi akan dijawab secara detail dan tertulis besok (7/11/20117).

Peraturan Undang-Undang baru bagi pemerintah provinsi melakukan penambangan terhadap pertambangan.

“Ini tidak berarti mencabut kewenangan kabupaten-kota,” sebutnya.

Dijelaskan olehnya dengan hadirnya Undang-Undang dimana peranannya berada di provinsi agar pengelolaan lebih baik lagi.

“Tadinya cuma satu yang mengawasi, sekarang dua, saya pastikan kalau provinsi tidak akan distorsi,” ujarnya.

Gubernur dua periode ini menyebutkan bahwa, Pemprov Sulsel sangat berhati-hati mengeluarkan izin, karena memperhatikan banyak hal, terutama kepentingan masyarakat.

“Saya sepuluh tahun hampir tidak mengelurakan izin tambang, kenapa, saya takut gitu karena tambang itu bisa merusak segalanya,” jelasnya.(Imam)

BAGIKAN:

jasa pembuatan website makassar